Tidak Hadiri Mediasi, Diundang ATRBN, PT SAML Hanya Berkirim Surat

Warga Kawal Rapat Mediasi di Kawnwil ATRBPN Sumsel
Spread the love

Rapat Mediasi Warga Air Sugihan di Kanwil ATRBPN Sumsel

PALEMBANG,Metrosumsel .com – PT Selatan Argo Makmur Lestari (PT SAML) seolah tak menganggap undangan resmi Kepala kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan (ATR/BPN) wilayah Sumatera Selatan, untuk menghari rapat mediasi sengketa lahan antara warga tiga Desa di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI dengan pihak perusahaan (PT.SAML), Kamis (20/02/2020).

PT SAML hanya berkirim surat dalam agenda forum resmi yang dilakukan lembaga negera ini. Kapala kantor ATR/BPN, Mucthar Deluma pun menyampaikan kekecewaannya atas sikap perusahaan.

“Semua permasalahan yang terjadi di Sumatera Selatan sudah berusaha kita akomodir semua sesuai dengan hukum yang ada, sebenarnya saya kecewa juga dengan pihak perusahaan (PT SAML) tidak, percuma juga kita mrlanjutkan rapat ini,” kata Mucthar Delima, saat memulai agenda rapat mediasi sengketa warga.

Sementara itu puluhan warga dari Desa Air Sugihan, Marga Tani dan Tirta Mulia Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kompak menghadiri rapat yang digelar di kantor Kanwil ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel.

Warga Kawal Rapat Mediasi di Kawnwil ATRBPN Sumsel

Kedatangan puluhan warga ini mengawal terkait tuntuntan tanah milik mereka yang diduga diserobot oleh pihak PT Selatan Argo Makmur Lestari (PT SAML).

Karena kejadian penyerobotan tersebut, membuat warga di tiga desa tersebut tidak bisa bercocok tanam lagi.

Warga meminta agar dikembalikan tanah mereka seluas 1,114 hektar yang selama ini telah mereka garap sejak tahun 1995, sehingga dapat bersawah seperti dulu.

Tergabung dalam rombongan Suwarno (80), meski usianya tak lagi muda, namun ia memutuskan untuk ikut pergi ke Palembang.

Perjalanan dari desanya ke Palembang tidak singkat.

Ia beserta rombongan harus menempuh perjalanan selama 14 jam dari Air Sugihan OKI menuju Palembang, dengan menggunakan Kapal Jukung.

Menurut dia, ia sudah berada di Desa Air Sugihan sejak tahun 1982, program transmigrasi dari Jawa Tengah.

“Sejak 1982 saya sudah berada di desa Air Sugihan,” kata dia.”Semalam nginap di dalam kapal jukung, karena sampai di Palembang tengah malam,” kata Suwarno mengawali cerita.

Menurut dia, ia sudah berada di Desa Air Sugihan sejak tahun 1982, program transmigrasi dari Jawa Tengah.

“Sejak 1982 saya sudah berada di desa Air Sugihan,” kata dia.

Menurut dia, beberapa hektar lahan miliknya, tak lagi bisa digunakan untuk bercocok tanam.

Sebab kata dia, pihak perusahaan melarang warga, karena lahan yang biasa ia gunakan untuk mengarap sawah diklaim milik perusahaan.

“Sekarang kami tak bisa bercocok tanam lagi,” kata dia.

Kondisi serupa juga diungkapkan, Sutiman (70), warga Desa Tirta Mulya Kecamatan Air Sugihan.

Menurut dia, sejak tahun 1999 dirinya bercocok padi di tanah tersebut.

Namun sejak beberapa tahun terakhir, dirinya mengaku tak bisa lagi bertanam padi.

“Ada tiga hektar lahan milik saya, diklaim punya perusahaan,” kata dia.

Ia berharap lahan tersebut, bisa kembali ia kelola.

Supaya dirinya dan keluarga bisa mendapatkan pemasukan dari menanam padi.

“Saya sudah kemana mana, ke Kayuagung, Palembang dan ke Jakarta perjuangkan tanah milik kami,” kata dia

Dalam rapat mediasi perwakilan masyarakat, Dedi Irawan meminta, agar lahan yang mereka klaim tersebut secepatnya diverifikasi ulang, karena dirinya meyakini bahwa HGU yang telah diklaim oleh pihak perusahaan sudah melebihi batas.

“Lahan itu sudah masuk dalam tanah HPL yang selama ini diusahakan oleh masyarakat, kami minta Pemkab OKI lebih memikirkan masyarakat, karena sudah menderita 15 tahun akibat tanahnya diduga telah dirampas oleh PT SAML,” harapnya.

Senada, warga lainnya Edi Susilo berharap agar proses kasus penyerobotan lahan milik warga ini segera diselesaikan, karena telah berlangsung cukup lama.

“Dari hasil kesepakatan ini, saya meminta agar kasus ini segera di selesaikan, karena proses penyerobotan ini sudah berlangsung cukup lama. Apalagi warga yang ada di situ adalah warga transmigrasi, secara legal formal hukum mendapat persetujuan mereka beraktifitas dilahan tersebut, karena di izini oleh negara dan diberi tanah oleh negara pada saat itu,” tegasnya.

Ia berharap agar Pemerintah dapat menegakkan keadilan untuk masyarakat yang tanahnya telah diduga di serobot oleh perusahaan.

Menanggapi hal tersebut Kakanwil ATR/BPN Sumsel, Muchtar Deluma mengatakan, pihaknya akan merekomendasikan persoalan lahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten OKI sebagai pemegang kewenangan. Hal tersebut untuk memastikan lokasi tersebut.

“Kita akan rekomendasikan kepada Pak Bupati sebagai pemegang kewenangan. Sehingga kita bisa memastikan lokasi itu ataukah SHG atau HGU, dan setelah itu barulah dilakukan langkah-langkah selanjutnya,” ujarnya.

Laporan : reza


Spread the love

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here