Metrosumsel.com, PALEMBANG< — Dunia pendidikan berasrama kembali dihadapkan pada persoalan serius menyusul dugaan aksi kekerasan fisik dan kelalaian institusional di lingkungan Pondok Pesantren Sabilul Hassana. Peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan oleh seorang pelaku antarsantri tersebut dilaporkan terjadi pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 03.00 WIB dini hari.
Akibat insiden tersebut,korban menderita luka memar parah hingga mengalami muntah darah, yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana kekerasan berat di dalam area pengawasan institusi pendidikan.
Selain menyoroti tindakan pelaku tunggal tersebut, kemarahan pihak keluarga korban juga tertuju pada lambatnya respons serta dugaan upaya penutupan informasi (cover-up) oleh pihak pesantren.
Keluarga dikabarkan baru menerima pemberitahuan resmi pada sore hari—belasan jam setelah kejadian berlangsung—sementara korban sempat berada dalam kondisi memburuk tanpa penanganan medis yang memadai sejak dini hari.
Analisis Yuridis: Aspek Pidana dan Pertanggungjawaban Institusional
Dari perspektif hukum positif di Indonesia, insiden ini dikategorikan bukan sekadar pelanggaran disiplin internal, melainkan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum yang serius:
1. Tindak Pidana Penganiayaan Berat
Tindakan pemukulan yang mengakibatkan luka berat dapat dijerat dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, dengan ancaman pidana yang memberat apabila mengakibatkan luka berat (ayat 2). Jika pelaku masih berstatus di bawah umur, penanganan perkara wajib berpedoman secara ketat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),k dengan tetap mengedepankan hak-hak korban.
Jika pelaku masih berstatus di bawah umur, penanganan perkara wajib berpedoman secara ketat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan tetap mengedepankan hak-hak korban.
Dugaan Kelalaian Institusional (Duty of Care)
Pihak pengelola pesantren memikul tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun administratif, atas keselamatan dan keamanan santri selama berada dalam yurisdiksi lembaga (duty of care).Keterlambatan pelaporan dan lambannya evakuasi medis mengindikasikan adanya potensi kelalaian berat.
Lebih lanjut,indikasi kesengajaan menyembunyikan fakta peristiwa atau menghambat penanganan perkara dapat berkonsekuensi pada jerat hukum terkait perintangan penyidikan (<obstruction of justice).
1. Dugaan Kelalaian I(nstitusionalDuty of Care) Pihak pengelola pesantren memikul tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun administratif, atas keselamatan dan keamanan santri selama berada dalam yurisdiksi lembaga (duty of care). Keterlambatan pelaporan dan lambannya evakuasi medis mengindikasikan adanya potensi kelalaian berat. Lebih lanjut, indikasi kesengajaan menyembunyikan fakta peristiwa atau menghambat penanganan perkara dapat berkonsekuensi pada jerat hukum terkait perintangan penyidikan (<obstruction of justice).
1. Pelindungan Hak Anak di Satuan Pendidikan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan pelindungan dari tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memastikan pemulihan korban serta memberikan sanksi tegas kepada institusi yang lalai.
Langkah Hukum dan Desakan Transparansi
Menilai respons institusi yang tidak kooperatif dan sarat upaya penutupan kasus, pihak keluarga korban telah resmi melayangkan laporan pengaduan ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel). Langkah tegas ini diambil guna memastikan proses penyidikan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Kasus ini menjadi ujian integritas bagi aparat penegak hukum di Sumatera Selatan untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat—baik pelaku tunggal maupun jajaran pengurus pesantren yang diduga lalai atau bersekongkol menutupi peristiwa pidana di lembaga pendidikan keagamaan.(Red)
