Banyak Penyelewengan Anggaran di Muratara” Aliansi Pemuda dan Masyarakat Lapor ke Kejaksaan Tinggi Sumsel

Palembang – Dugaan banyaknya kasus korupsi di Sumatera Selatan menjadi suatu keprihatinan potret pembangunan di Sumsel. Indikasi maraknya kasus korupsi ini dapat dilihat dari pembangunan di daerah serta issue korupsi dibeberapa media sumatera selatan.

Indikasi yang sama di temukan pemerintahan kabupaten Muratara. Dari hasil data-data yang terhimpun dan investigasi dilapangan untuk menjadi temuan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bahkan terkesan tidak berjalannya kasus kasus tersebut.(20/2)

Frengki Pratama S,Tr, sebagai Pelapor dan Perwakilan Aliansi Masyarakat Muratara Mengatakan , memang benar Pada tanggal 17 Pebruari 2021 kami melapor ke Kejati ,sebab kita ketahui banyak Catatan dugaan kasus atau perkara yang kami peroleh dilapangan kabupaten Muratara antara lain :
Tekait persoalan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Non Fisik, terdiri dari DAK Reguler, Penugasan dan Affirnasi ke RKUD sebanyak Rp. 62 Milyar. Namun dibayar pada pihak ke tiga hanya Rp. 44 Milyar sisa yang belum dibayar walaupun pekerjaan sudah 100% sekitar rp. 18 Milyar. Kemudian terjadinya Surat Pengakuan Hutang (SPH). Sementara uang Rp.18 Milyar tersebut tidak jelas arah dan peruntukannya.

Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 1,9 Milyar dianggarkan untuk bea siswa IPB namun sampai hari ini belum dibayar.
Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp. 3.889.341.176 dana tersebut bantuan keuangan dari Provinsi untuk penduduk masyarakat sebanyak 14.000 jiwa, uang ini diperoleh Dinas Kesehatan belum dibayar kepada masyarakat yang berhak. Sedangkan berdasarkan informasi yang terhimpun bahwa dana ini telah dicairkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Seperti Dana covid-19 sebesar Rp. 31.999.568.604 yang disalurkan pada BPBD, Dinsos, DPMDP3A, Setda, Dinkes, RSUD RUPIT, Disdik, Disbudpar. Namun Realisasinya hanya Rp. 24 Milyar dan sisa Rp. 7,2 Milyar
Dana covid-19 yang terealisasi Rp 24 Milyar diduga terjadi pengelembungan (mark up) dari nilai yang sebenarnya.
Dana hibah BPBD Pusat ke BPBD Kab. Muratara berjumlah Rp. 7 Milyar, namun yang terlaksana dan terealisasi hanya Rp. 6,2 Milyar. sisa Rp. 800 juta tidak jelas keberadaannya sementara kas daerah saat ini kosong atau habis.

Anggaran pembangunan Rumah Jabatan Bupati tahun 2020 dengan jumlah Rp. 1,9 Milyar. Dan anggaran tersebut tersedia pada Bagian Umum Sekretariat daerah (SETDA), penempatan aset tidak tepat sasaran mengingat rumah yang ditempati Bupati merupakan rumah milik pribadi, hal ini perlu diinventarisasi lebih lanjut.
Anggaran Rumah Jabatan Bupati berjumlah Rp. 1.263.127.200 terdiri dari 76 item sesuai dengan nomor registrasi, merk, ukuran, tahun pembelian 2015-2019. Peralatan ini harus diinventarisasi.
Alat berat (Traktor, Grader Towed Type, Grader + Attachment, Loader lainnya, Truck Attachment, kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya) berjumlah Rp. 9.205.196.212 alat ini tidak jelas penggunaannya maka perlu untuk diinventarisasi aset.
Terkait pembangunan infrastruktur ditahun anggaran 2020 yang diguga dibangun tidak sesuai RAB serta terkesan asal jadi.

Dari 10 poin persoalan diatas, maka dugaan merugikan negara diperkirakan sebanyak Rp. 34 milyar.
Aliansi pemuda muratara(APM) dalam hal ini diwakili oleh Frengki Pratama meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kejaksaan tinggi sumsel untuk mengusut tuntas atas dugaan kasus tersebut, untuk segera diproses hingga ke pengadilan (meja hijau) karena saat ini muratara merupakan kabupaten yang masih baru, dan IPM terendah di Sumatera Selatan, muratara harus memperbaiki diri tidak hanya dari masyarakatnya, tapi juga ditingkat para pejabat pemerintah. Tutupnya.Frengki (Ar)

Like & Share :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *