OKU Timur, –H. Lanosin ST bupati OKU Timur hadiri langsung Rapat Paripurna ke- XXV, Masa Persidangan ke 1 Tahun 2021, bertempat di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten OKU Timur,(21/9/2021).
Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur, tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, disampaikan langsung Bupati Kabupaten OKU Timur H.Lanosin.ST.
Kesempatan tersebut Bupati mengatakan, perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2021 yang di sepakati melalui kesepakatan bersama dengan nomor 06/Kepber/III/ 2001 dan nomor 06/KPTS /170/202. tanggal 15 September 2021, ini merupakan formulasi perubahan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD OKU Timur tahun anggaran 2021.
Pelaksanaan APBD anggaran hingga pertengahan tahun anggaran 2021 telah terjadi perubahan perubahan asumsi pada kebijakan umum APBD tahun anggaran 2021
Dimana, Perkembangan dan Asumsi kebijakan umum APBD pendapatan daerah telah ditetapkan besarannya semula diangka sebesar Rp1.735.529.140.580.00, terjadi perubahan bertambah sebesar Rp1.993.612 .324.167. 00, dan mengalami peningkatan sebesar, Rp258. 83.183.587.00, atau mengalami peningkatan mencapai 14,87 % (empat belas, delapan tujuh Persen).
“Ini dimaksudkan agar penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran yang diharapkan sesuai fungsi belanja yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.” jelasnya.
“Pada penyusunan perubahan APBD Tahun 2021 kondisi pandemi Covid-19, sehingga secara langsung maupun tidak berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” imbuhnya.
Pandemi telah berdampak pada semua sendi sosial maupun ekonomi, kondisi ini sangat berpengaruh pula terhadap tata pengelolaan keuangan daerah. Maka pemerintah daerah perlu melakukan sinkronisasi dan perhitungan yang mapan, sehingga didapatkan postur APBD yang ideal.
Dengan demikian penyusunan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah.
“Terkait pendapatan daerah ada penyesuaian target pendapatan asli daerah, baik dari pajak daerah retribusi daerah hasil pengelolaan keuangan daerah dan penyesuaian pendapat transfer.
Adapun untuk penyesuaian APBD, antara lain dengan melakukan realokasi anggaran belanja tidak terduga, untuk menambah belanja barang, jasa, dan belanja modal dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan pandemi wabah virus corona(Covid-19).
Laporan : Rilis
