Palembang- Salah satu indikator untuk mengetahui sebuah Pemerintahan adalah dengan mengukur angka kemiskinan, di indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan laporan kemiskinan di indonesia dua kali dalam satu tahun. Berdasarkan data BPS yang di rilis (17/1/ 2022) persentase penduduk di indonesia september 2021 sebesar 9, 71%, angka tersebut turun 0, 43 % dari periode maret 2021, dan 0, 48 % dari periode september 2020. Selanjutnya september 2021 jumlah penduduk miskin di indonesia mencapai 26, 50 juta orang.
Dr Hj Sriwahyuni Ssn. MM menuturkan, Sumatera selatan (Sumsel) masuk urutan kota termiskin di indonesia, sebenarnya ini sangat mencoreng nama masyarakat Sumsel. Kalau kita lihat pembangunan infrastruktur di Sumsel sangatlah pesat namun kenapa tidak di imbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat khususnya pedesaan.
” Saya berfikir ada sistem yang salah dalam memperhitungkan laju pertumbuhan ekonominya, menurut saya pertumbuhan ekonomi yang sehat harus di mulai dari akar rumput yaitu pedesaan, khususnya SDM serta potensi SDA desa yang ada. Melalui program ketahanan pangan, di mana programnya jangan sampai berhenti di atas meja tapi harus benar benar sampai kelapisan paling bawah bagaimanapun caranya” kata putri asli kelahiran Palembang yang akrab di sapa wani.
Wani melanjutkan, manfaatkan konsep Pentahelix, kenyataan di lapangan yang terjadi tidak sampai ke pentahelix, ada baiknya menggunakan pola PRICE (Plane, Riset, Implementasi, Controling dan Evaluasi) sesuai dengan urutannya.
” Kita tidak bisa melakukan perencanaan kegiatan tanpa data dan riset yang jelas, semua by data yang valid baru mengarah kepada implementasi, ada hal yang tidak kalah pentingnya yakni controling atau pengawasan yang sering di abaikan dan terakhir evaluasi kerja untuk melihat sejauh mana kerja di capai” ucapnya.
Sambung Wani, pemberdayaan masyarakat menjadi solusi dari mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan membuat ekosistem yang saling terkait, maka ada banyak hal yang bisa di lakukan dalam hal ini. Contoh konsep Trisula (Pertanian, Perkebunan dan Peternakan) bisa di jadikan dasar pengembangan pemberdayaan.
” Manfaatkan lahan tidur, perkarangan dan lain lain, terlepas dari itu kelonggaran regulasi kebijakan dalam berinvestasi kepada masyarakat harus terukur, libatkan semua unsur yang terkait dalam hal ini Pentahelix (Govermen, Akademisi, Investor/Finance, Komunitas dan Media) masukan dalam satu ekosistem dan tempatkan masyarakat sebagai leading sektornya, menurut saya sistem ini yang harus di bangun kembali sehingga semua terintergrasi dengan baik” pungkasnya.
Kontributor : Yp 007
