Palembang, – Pejabat BPKAD Kabupaten Muara Enim diduga main mata dalam pengurusan Predikat WTP, Garki Desak Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan untuk mengevaluasi predikat WTP yang telah diberikan. kamis (02/06/2022).
Datangi kantor BPK RI perwakilan sumatera Selatan dan Kejaksaan Tinggi sumatera selatan puluhan masyarakat yang menamakan diri dari gerakan masyrakat anti korupsi pertanyakan mekanisme penilaian predikat WTP yang telah diberikan BPK RI Perwakilan sumatera selatan kepada Kabupaten Muara Enim.
Ketua umum Garki Rohadi dalam orasinya menyampaikan bahwasanya pemberian WTP oleh lembaga negara Dalam Hal ini BPK yang telah diberi tugas untuk menyelamatkan keuangan negara tersebut dinilai berbanding terbalik dengan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat muara enim dan masyrakat umum lainya, ada sejumlah kasus korupsi dari tahun 2019-2021 mulai dari OTT sampai beberapa kasus kerugian negara baik yang sedang duduk dikursi pesakitan maupun yang tengah berproses penyidikan dan penyelidikanya sedang ditangani oleh APH lainya baik teman-teman kepolisian maupun kejaksaan, belum lagi carut marutnya pemerintahan akibat bongkar pasang kepemimpinan yang tidak jelas membuat daerah serasan sekundang ini tertatih-tatih dalam menjalankan roda pemerintahanya yang tentu berinplikasi pada sektor birokrasi, keuangan pembangunan dan lain.
Jadi bagimana mungkin BPK lembaga kredibel dan dinilai independensi dapat memberikan penilaian yang wajar dan tanpa pengecualian sedikitpun untuk pemerintahan kab muara enim ini. ” Ujar Rohadi
Sementara suhardi sekretaris garki menambahkan didalam orasinya BPK meski jujur dan harus bertangungjawab dunia akhirat atas hasil dari penilaian dan pemberian predikat WTP ini, sebab saya berani untuk bertaruh tidak mungkin suatu daerah tidak ada korupsi satu. rupiahpun atau kerugian negara satu rupiahapun dalam pengelolahan keuangan yang dilakukan pemerintahan kabupaten muara enim.
Kepala sub bagian Humas dan Tata Usaha yang mewakil kepala BPK RI Perwakilan sumatera selatan Rita Diana S.E., M.Si, AK, CA saat menemui para pendemo dihalaman BPK RI Perwakilan sumatera selatan menanagapi apa yang telah disampaikan oleh garki melalui oratornya, rita diana menjelaskan bahwa pemberian predikat WTP ini adalah hasil dari kerja keras para auditor dalam melakukan penilaian kab/kota dalam menyajikan laporan keuangan dan untuk deteal ada team yang membidangi tentang mekanisme dan tata cara penilaian yang apabila dijabarkan tentu tidak cukup waktu dan silahkan nanti kawan-kawan mengajukan surat untuk bisa berdialog dan membahas hal ini, dan diharapkan dapat menghadirkan ahli akuntansi untuk bisa memahami ini, karena sisi hukum dan sisi keilmuan lainya tentu mempunyai sudut pandang yang beda dalam menilai mekanisme pemberian WTP ini, kami juga ingin mengingatkan agar kawan-kawan bisa membuktikan karena surat yang masuk pada kami sebelumnya menuduh seolah auditor kami telah menerima fee dalam penilaian dan pengauditan ini hal ini tentu sangat disayangkan karena kasian para auditor kami yang telah bekerja siang dan malam tuturnya.
Menangapi yang telah disampaikan Rita diana kepala subbagian dan tata usaha BPK. Rohadi selaku ketua umum garki berang, menurutnya kedatangan garki adalah merupakan representasi ratusan bahkan ribuan masyarakat kabupaten muara enim, bahwa apa yang kami sampaikan berdasarkan fakta sepanjang tahun 2019-2021 terdapat banyak peristiwa hukum yang mengakibatkan kerugian negara sehingga penilaian yang diberikan BPK berbanding terbalik 1000 % dari kenyataan yang didengar, dilihat dan dirasakan oleh masyrakat. Rohadi mengintruksikan garki siap berdialog dan berdiskusi secara ilmiah kapanpun dimanapun dan dengan siapapun silahkan teman-teman BPK agendakan dan jadwalkan, rohadi memberikan ultimatum bahwa apa yang disampaikan oleh ibunda rita diana adalah sebuah ancaman dan tolong jangan menakut-nakuti rakyat atau kami, jangan menabuh genderang perang kita obyektif saja dan sudah menjadi risiko pejabat negara untuk dikritik dan mendapat kritikan.
Kemudian massa melanjutkan tuntutan mereka dengan mendatangi kejaksaan tinggi sumatera selatan, sesampai dikantor kejaksaan tinggi yang terletak dijalan A Bastari tersebut masa aksi telah terlebih disambut oleh kasi intel Bagian A yang mewakili kepala kejaksaan tinggi.
Dalam orasinya Mukri AS anggota garki menyampaikan bahwa kedatangan garki dikejaksaan tinggi sumatera selatan ini adalah wujud dari kegelisahan kami bahkan representasi dari ribuaan dan ratusan masyrakat kab muara enim tentang pemberian predikat WTP oleh BPK terhadap pemerintahan kab muara enim. Mukri menyampaikan bahwa BPK seakan menyiram Garam ditengah Luka yang dialami oleh masyrakat serasan sekundang tersebut, ditengah kasus korupsi yang silih bergati menerpa ASN pemerintahan kab muara enim 2019-2021 BPK malah memberikan kewajaran dan tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintahan kab muara enim ujarnya.
Oleh karena itu garki mendesak agar kejaksaan tinggi dapat memberikan fakta terbalik terhadap BPK tentang kasus-kasus yang tengah ditangani dan bahkan telah masuk ke mejah hijau kepada BPK Ri. Dan memberikan status Quo terlebih dahulu terhadap predikat yang diterima sebelum proses penyelidikan dan penyidikan clear.
Mukri juga menerangkan WTP adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada pemerintah bukan untuk dijadikan bahan main-main atau bahan tukar guling yang peruntukanya untuk dijadikan Gengsi kepala daerah dan syrat penilaian pusat serta syrat pinjaman keuangan ke SMI maupun Kemenku , “pungkasnya. (Rilis)