Muratara, – Terdakwa Sudartoni (50) Mantan Kepala BKPSDM (Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Muratara, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor di Palembang, Senin (6/9/2021).
Dengan agenda sidang kali ini masih dengar keterangan saksi, kali ini Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Sumar Herti menghadirkan Tim Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan.
Yuriza Antoni,Kasi Pidsus melalui Penuntut Umum Sumar Herti mengatakan, iya sidang kali ini masih dengan keterangan saksi, tim ahli dari BPKP dihadirkan guna memberikan keterangannya.
Selain itu terdakwa Sudartoni juga dihadirkan dipersidangkan melalui virtual, terdakwa mengikuti sidang dari Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau,katanya
Herti” juga menjelaskan dari hasil persidangan terdakwa Sudartoni mengaku kalau dia tidak mengetahui soal dana tersebut.
Terdakwa mengaku kalau saat itu dia melakukan perjalanan Dinas dengan dana Rp5 juta namun, dipersidangan Sudartoni mengaku tidak tahu kalau dia menggunakan uang uji kompetensi.
Tetapi selaku pengguna anggaran, dia yang menandatangani SPM dana uji kompetensi tersebut,”ujar Herti
Selain itu, dari sidang sebelumnya, keterangan dari Mantan Bendaharanya Riopaldi yang sedang menjalani hukuman, menyebut kalau Sudartoni mendapatkan bagian sebesar lebih kurang Rp 29 Juta. Sementara pengakuan terdakwa Sudartoni sendiri hanya Rp.5 juta.
Sementara dari keterangan Terdakwa Sudartoni mengatakan, jika kasus dugaan korupsi pada kegiatan lelang jabatan di Muarata, semua bersumber dari SK Bupati 2016 yang saat dijabat oleh Syarif Hidayat
Dikutip dari Tribunsumsel.com Terdakwa Sudartoni menyeret nama Syarif Hidayat jelang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dia menyebut anggaran kegiatan memang dicairkan juga berdasarkan SK Bupati Syarif Hidayat.
Pada dasarnya kegiatan lelang jabatan di Kabupaten Muratara anggaran tahun 2016, semua terjadi karena adanya SK bupati saat itu,” kata Sudartoni dalam persidangan yang diketuai oleh hakim Abu Hanifah.
Supendi”Kuasa hukum terdakwa Sudartoni, mengatakan bahwa yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kasus ini adalah mantan Bupati Syarif Hidayat.
Dia menilai bahwasanya kliennya yakni terdakwa Sudartoni adalah korban dalam kasus ini.
“Seharusnya yang paling bertanggung jawab adalah bupati kala itu (Syarif Hidayat). Semua kegiatan lelang jabatan terlaksana berdasarkan SK bupati,” ujar Supendi.
Sementara itu, mantan Bupati Musi Rawas Utara, Syarif Hidayat menanggapi penyeretan namanya di persidangan menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat korupsi
Kronologis singkat yang membuat terdakwa disidangkan, bermula pada tahun 2016 terdapat kegiatan uji kompetensi pejabat struktural dan pegawai potensial pada BKPSDM Kabupaten Muratara.
Dan kegiatan tersebut di laksanakan di Hotel Palembang selama enam hari, dan tidak dianggarkan pada DIPA tahun 2016 atas perintah dari Abdula Macik selaku Plt sekda Kabupaten Muratara pada saat itu.
Dan mereka membuat Spj fiktif kegiatan tersebut, seolah-olah dilaksanakan di Hotel 929 di Lubuklinggau, akan tetapi kegiatan tersebut tidak perna dilaksanakan di Hotel 929. Akibat Fiktif tersebut Negara mengalami kerugian.
Dan berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera selatan, dan mengakibat kerugian Negara sebesar Rp 366.605.170, (Tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus lima rubu seratu tuju puluh)
Kontributor: indra
