Palembang, – Ketua Pimpinan Daerah (PD) GNPK-RI Kota Palembang Syefri Yudha Putra melayangkan surat resmi ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, guna mempertanyakan Eksekusi lahan milik H. Fatimah yang sampai saat ini belum di laksanakan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Kota Palembang.
Yudha loobay selaku Ketua GNPK-RI Kota Palembang menjelaskan, hari ini GNPK-RI kota Palembang mengeluarkan surat secara resmi dengan nomor surat : 002/044.PLB/GNPK-RI/II/2022 mempertanyakan dan meminta arahan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Terkait dengan kasus eksekusi lahan H. Fatimah yang sampai saat ini belum di laksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri kelas 1A khusus kota Palembang, padahal surat putusan sudah berkekuatan hukum tetap baik Perdata maupun Pidana.
” Berdasarkan surat kuasa Hj. Fatimah, bahwa Hj. Fatimah sudah mengajukan permohonan eksekusi sejak tanggal 14 september 2018 sudah lebih dari tiga tahun tapi belum di laksanakan” kata Yudha saat di konfirmasi awak media ini, selasa ( 01/ 02/ 2022 ).
Sambungnya, Hj. Fatimah juga sudah membayarkan uang panjar eksekusi sebesar Rp 87.368.000 pada tanggal 22 agustus 2019. Uang panjar yang kami anggap cukup besar yang di keluarkan oleh Hj. Fatimah yang sudah terpendap lebih dari du tahun.
” Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Palembang pun sudah melakukan Aanmaning pertama pada tanggal 22 agustus 2019 dan Aanmaning kedua pada tanggal 12 september 2019 dan pada tanggal 05 desember 2019 juga telah di lakukan pengukuran guna pencocokan ( konstatering ) oleh juru ukur BPN kota Palembang yang di hadiri Pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus palembang, Polrestabes kota Palembang, Lurah dan RT setempat” ucapnya.
Diajuga menambahkan bahwa BAP dari Hasil pengukuran sudah di terima oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 A khusus kota Palembang pada tanggal 14 Februari 2020.
“Untuk itu Kami Gerakan Nasional Pencegah Korupsi Republik Indonesia atau di singkat GNPK-RI kota Palembang, meminta Kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian Hukum kepada Hj. Fatimah agar Eksekusi lahan yang sudah dimenangkan oleh Hj. Fatimah harus segera di laksanakan” pungkasnya.
Sementara itu Said Humas Pengadilan negeri Kelas 1A Khusus kota Palembang saat di hubungi belum bisa berkomentar, di karnakan masih menunggu pergantian ketua Pengadilan Negeri yang baru dalam waktu dekat ini. (Mrs)
