Palembang, –Ketua umum Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Front Pembela Suara Rakyat Sumsel (FPSRS) Aan hanafiah mendatangi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, tujuan kedatangannya tiada lain untuk konfirmasi masalah kelanjutan dari aksi unjukrasa yang di gelarnya pada hari senin ( 31/ 01/ 2022 ) beberapa hari yang lalu.
Kedatangan Pembela suara rakyat Sumsel ini di sambut baik oleh Kakanwil beserta jajaran Kemenkumham Sumsel, pemberian Plakat untuk mengingatkan kembali dan sekaligus memotivasi Kanwil beserta jajarannya.
Indro purwoko, SH. MH selaku Kakanwil Kemenkumham Sumsel di dampingi Kepala bagian umum mengatakan, sangat menyambut baik atas kedatangan Ketum DPD FPSRS Provinsi Sumsel ke Kanwil Kemenkumham Sumsel.
” Demi untuk menjaga nama baik jajaran Kemenkumham Sumsel, kami akan menindak lanjuti terkait adanya Pungli dan Pemerasan yang ada di dalam rutan dan lapas, sesuai temuan dari DPD FPSRS Provinsi Sumsel yang di sampaikan dalam orasinya dalam unjuk rasa beberapa hari yang lalu” kata indro saat di konfirmasi awak media ini, senin ( 07/ 02/ 2022 ).
Dia juga melanjutkan, bahwa di Kemenkumham Sumsel ada beberapa satker yang telah memperoleh WBK dan WBBM” Saya di Sumsel ini ada beberapa Satker yang telah memperoleh WBK dan WBBM, yang pertama di WBBM itu satker untuk Kanin Kabupaten Muara enim, yang WBK yakni Kanwil, Bapas, Lapas kelas I Kota Palembang dan Kadin kelas I Kota Palembang” terangnya.
Kedepan ungkapnya selalu berharap agar teman teman yang ada di satuan kerja lainnya yang ada di 24 lagi mudah mudahan juga mendapat WBK dan WBBM.
Sementara itu Aan hanafiah Ketum DPD FPSRS Provinsi Sumsel banyak mengucapkan terima kasih atas sambutan dan respon yang positif dari Kakanwil Kemenkumham Sumsel, itu semua di lakukan demi untuk menjaga nama baik Kemenkumham Sumsel.
” Alhamdulillah, sudah di tindak lanjuti oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel melalui Kepala bagian umum Herman sawiran Bc. I. P, SH, MH, yang jelas kedepannya kami dari selaku perwakilan aktipis Provinsi Sumsel, terutama dari FPSRS Sumsel sangat mengharapkan agar Kanwil yang mana seluruh lapas yang ada di bawah Kemenkumham Sumsel untuk menjalankan tugas sesuai dengan semboyannya yakni Zona integritas menuju wilayah bebas Korupsi ( WBK ), wilayah birokrasi bersih dan melayani ( WBBM )” tandasnya.
Dia juga menjelaskan, semoga ke depan tidak ada lagi mendengar adanya Pungli dan Pemerasan oleh oknum di dalam rutan dan lapas di bawah Kemenkumham Sumsel, dan surat edaran dari Kemenkes RI nomor: HK. 02. 01/ MENKES/ 202/ 2020 tentang Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan covid- 19, agar betul betul di laksanakan.
( Bunyamin ).
