Palembang, – Ketua GNPK-RI Kota Palembang Syefri Yudha Putra Mengirimkan surat resmi ke kantor BPN kota palembang guna mengklarifikasi surat dari H. Fatimah yang sudah 2kali mingirimkan surat ke kantor BPN kota Palembang tetapi belum di tanggapi oleh kepala BPN kota Palembang, surat pertama pada tanggal 21/ 10/ 2021 dan surat ke 2 tanggal 21/ 11/ 2021, senin ( 06/ 12/ 2021 ).
Yudha sapaan akrabnya selaku ketua GNPK-RI Kota Palembang menjelaskan, Hari Ini kami dari GNPK-RI kota palembang mengeluarkan Surat Secara Resmi dengan nomor surat : 002/ 043.PLB/ GNPK-RI/ XII/ 2021 guna mempertanyakan dan Meminta Informasi kepada Kepala BPN kota Palembang Terkait dengan kasus tanah H. Fatimah.
” kami sangat menyayangkan Kinerja BPN kota Palembang kenapa bisa di atas tanah H. Fatimah yang sudah berkekuatan Hukum tetap baik perdata maupun Pidana bisa muncul sertifikat baru tak tanggung tanggung ada 8 SHM yang di terbitkan BPN kota Palembang” kata yudha.
Sambungnya, kami menduga duga atau dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah, ada permainan Oknum pegawai BPN kota Palembang dengan Pengusul sertifikat baru tersebut untuk itu kami GNPK-RI kota Palembang meminta kepada yang terhormat kepala BPN kota Palembang agar Segara melakukan perbaikan kinerja Bawahan.
” Kami berharap kepada kepala BPN Kota Palembang agar mencopot bawahan nya yang terlibat dalam pembuatan SHM baru tersebut dan Segera Membatalkan 8 SHM yang ada di atas Tanah H. Fatimah” jelasnya.
Lanjut Yuda, untuk itulah Kami dari Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Repubik Indonesis ( GNPK ) kota Palembang, guna meminta kepada Yang Terhormat Kepala BPN Kota Palembang kiranya Dapat memberikan balasan surat yang kami masukan pada hari ini sesuai dengan Bunyi Pasal 10 PP RI Nomor 68 tahun 1999 setiap penyelenggara Negara yang menerima p
permintaan masyarakat.
” untuk memperoleh informasi tentang penyelenggara Negara memberikan Jawaban Keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tetap memperhatikan ketentuan per undang undang yang berlaku” ujarnya.
Dia menegaskan, jika dalam waktu 14 Hari kerja Surat kami belum di balas, maka kami akan laporkan hal ini ke kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Petanahan Nasional ATR/BPN Cq Inspektur Jendral Kementerian ATR/BPN.
” Dengan adanya hal ini maka kami akan segera membentuk team Investigasi ke kantor BPN Kota Palembang dengan tembusan langsung ke Presiden Republik Indonesia dan kalau dalam kurun waktu 14 hari kerja, surat kami belum di tanggapi, kami akan melakukan aksi unjuk rasa bersama anggota GNPK-RI dan beberapa Ormas yang siap bergabung di depan kantor BPN kota Palembang dan Kanwil BPN Sumsel” pungkasnya.(Mrs)
