Muratara, – Permasalahan Plasma Masyarakat Desa Bina Karya dengan PT Lonsum di Muratara tak selesai-selesai hingga saat ini,masyarakat menghadang mobil Bupati Muratara H.Devi Suhartoni Untuk Meminta bantuan kejelasan Permasalahan Lahan plasma, selasa (15/2/2022).
Muharram, mengatakan kami masyarakat dari Desa Bina Karya dan sekitarnya kemarin tanggal 14/2 kembali mendatangi kantor Bupati Muratara untuk mempertanyakan kejelasan penyelesaian masalah lahan plasma,seluas 480 hektare atau sebanyak 240 paket yang diperjuangkan masyarakat sejak tahun 1995.
Kini kami masyarakat mendesak Pak Bupati untuk segera menyelesaikan permasalahan lahan yang sudah di stastus quo di kembalikan ke Desa.
Karna dari hasil tim kelapangan yg dipimpin oleh asisten 1 suyanto tunut terbukti lahan lebih kurang 350 Ha itu di luar HGU, diluar izin lokasi dan dalam hutan kawasan yang Belum di lepas dari kehutanan sedangkan lahan tersebut di peruntukan pengembangan tranmigrasi sp 5 subur Desa bina karya,bukan di peruntukan jadi perkebunan PT lonsum.
Dikutip dari salah satu media,Manajer PT Lonsum Riam Indah Estate Sahrul mengatakan permasalahan ini sebenarnya sudah selesai sejak tahun 2011 lalu,dan mengatakan PT Lonsum ini mempunyai HGU dan taat membayar pajak
jadi menurut saya jawaban kedua Menager PT Lonsum, Sahrul maupun Edi kurang tepat,
Memang benar PT Lonsum mempunyai HGU,Izin Lokasi,dan katanaya taat pajak tapi saya harap pemerintah dapat meninjau ulang karena itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, Jelas Muharram
Sementara itu Kepala Desa Bina Karya Dumiyati. Juga menjelaskan, agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dan PT Lonsum,
pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan surat tentang penghentian kegiatan panen di areal Hutan Produksi (HP) Lakitan Utara yang bersengketa.
Surat tertanggal 12 Juli 2021 tersebut berdasarkan hasil kesepakatan bersama bahwa lahan itu dinyatakan status quo sampai ada penyelesaian terhadap sengketa tersebut.
Masyarakat dan perusahaan sepakat untuk sama-sama tidak panen sampai masalah ini selesai,bila perusahaan atau masyarakat melakukan panen di lahan bersengketa tersebut, artinya melanggar kesepakatan yang ada.jelas Kepala Desa Bina Karya
Dumiyati juga menjelaskan,Status quo yang ditetapkan oleh pak Bupati itu sudah benar, untuk menghindari konflik antara masyarakat dan perusahaan,
Pak Bupati H. Devi Suhartoni juga pernah menyatakan penetapan status quo terhadap lahan yang bersengketa itu dilandasi beberapa faktor.
pemerintah daerah sebagai mediator tentu mengacu pada aturan yang berlaku dalam menengahi sengketa antara masyarakat dan perusahaan,
Kini masyarakat meminta kepada pak Bupati agar dapat menyelesaikan sengketa lahan ini, agar jangan ada konflik antara masyarakat dan perusaaan,
Yang mana Status quo itu jalan tengah, perusahaan tidak boleh panen, masyarakat juga tidak boleh panen, karena ini untuk menghindari konflik
Sesuai dengan temuan tim yang di pimpin oleh asisten 1 Susyanto tunut waktu itu,masalah HGU,Izin Lokasi dan pajak negara perlu di pertanyakan dari tahun tanam 1997, kata Dumiyati.
Kontributor indra
