Kali ini, Pemkab Muba meraih indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi di Sumsel yakni di urutan pertama dengan indeks MCP 92.62 persen. Ini meningkat jauh dibandingkan Indeks MCP tahun 2021 yakni 82.98 persen.
Diketahui, MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia
Hal ini diketahui saat kegiatan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2023 Wilayah Sumatera Selatan bersama KPK RI di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (11/5/2023).
“Untuk Pemkab Muba berada di urutan pertama di Sumsel dan urutan 103 di level nasional, progress yang sangat baik dalam upaya pencegahan Korupsi,” ungkap Direktur Koordinasi dan Supervisi II KPK RI, Yudhiawan Wibisono.
Ia menjelaskan, MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Lalu, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa,” urainya.
Lanjutnya, ada tiga fokus koordinasi pencegahan tahun 2023 diantaranya, Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan (MCP), Penyelamatan Keuangan dan Aset Daerah (sertifikat aset, penerbitan dan pemulihan aset, optimalisasi pendapatan pajak daerah), kemudian yang ketiga Upaya Pencegahan Korupsi dan Lainnya (kepatuhan LHKPN, kepatuhan pelaporan gratifikasi, tindak lanjut hasil survei penilaian integritas).
Ia juga mengatakan, “Indeks MCP yang tinggi bukan jaminan daerah bebas korupsi, apalagi Indeks MCP yang rendah. Yang terpenting tanamkan integritas kepada seluruh jajaran Pemda,” tegasnya.
Pj Bupati Apriyadi mengatakan, upaya yang dilakukan satu tahun belakangan memberikan hasil yang cukup memuaskan hingga mencapai Indeks MCP Tertinggi di Sumsel.
“Semoga untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Muba bisa terus memberikan yang terbaik dengan mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa,” kata Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud
Mantan Kepala Bappeda Muba ini juga mengungkapkan, Pemkab Muba terus berupaya maksimal melakukan tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, dalam rangkaian Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2023 ini dapat menyatukan langkah berbagai pihak dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik.
“Pemkab Muba mengucapkan Terima kasih kepada KPK RI telah memfasilitasi kegiatan Rakor ini untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang baik dan bersih,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Herman Deru mengapresiasi kegiatan yang di inisiasi oleh KPK RI dalam rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2023.
“Melalui Rakor ini kita dapat melihat sejauh mana progress yang dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi,” terangnya.
Gubernur Sumsel menegaskan, berbagai upaya terus dilakukan untuk pencegahan korupsi mulai dari penataan kebijakan dan hal-hal lainnya. “Tak lain tujuannya demi mewujudkan Pemerintahan yang bersih. Dengan harapan terus mendapatkan bimbingan, arahan, saran dari KPK,” pungkasnya.(Ms)
