Palembang, –Dewan Pimpinan Wilayah ( DPD ) Front Pembela Suara Rakyat Sumsel ( FPSRS ) menggelar kegiatan menyampaikan aspirasi melalui ” Aksi unjuk rasa ” di depan kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera selatan, pertama yang di sampaikan berkaitan dengan surat edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK. 02. 01/ MENKES/ 202/ 2020, senin ( 31/ 01/ 2022 ).
Aksi unjuk rasa ini di gelar terkait adanya dugaan pungli dan pemerasan dilakukan Oknum Pegawai ASN Kemenkumham Sumsel di Rutan Pakjo Palembang.
Adapun tuntutan Pembela Suara Rakyat Sumsel saat berunjuk rasa yakni:
1 .Mendesak dan menuntut Kakanwil Kemenkumham Sumsel, segera copot Oknum yang saat ini masih menjabat KPR Kepala keamanan rutan pakjo di duga melakukan Pungli dan Pemerasan.
2 .Mendesak dan menuntut Kakanwil Kemenkumham Sumsel, segera mengambil ” Keputusan ” mengganti KPR Kepala keamanan rutan pakjo yang lama dengan mengganti KPR yang baru agar segera ” di lantik ” dalam penyempurnaan Birokrasi.
3 .Stop Pungli dan Stop Pemerasan di Rutan Pakjo Palembang.
Aan hanafiah atas nama Ketua umum DPD FPSRS Sumsel sekaligus Koordinator aksi saat di konfirmasi awak media mengatakan, apa bila dalam satu minggu aksi unjuk rasa ini tidak ada perubahan, maka akan melakukan aksi yang ketiga dengan membawa masa yang lebih besar lagi.
” Kami melakukan aksi unjuk rasa ini memang benar benar untuk membantu warga masyarakat miskin, agar jangan ada timbang pilih kasih antara pejabat negara dengan masyarakat bawah, karna sudah jelas kami menemukan bahwa adanya pelanggaran penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh Oknum pegawai ASN yang ada di dalam rutan pakjo Palembang” kata Aan.
Lanjut Aan, Kementerian Perhubungan dengan sangat untuk melaksanakan surat edaran dari Kementerian Kesehatan, salah satu contoh pada saat kita akan berangkat berpergian ke luar kota, kita harus di test antigen, tapi didisini di Kemenkumham Sumsel kenapa tidak menjalankan perintah surat edaran dari Kementerian Kesehatan tersebut.
” Yang sangat kita sesalkan sekarang kenapa selama 14 hari begitu ada tahanan baru yang masuk dalam rutan harus di isolasi diri sendiri untuk penanganan dan pencegahan covid- 19, disini kami menemukan adanya perbedaan tahanan antara masyarakat bawah dengan pejabat negara” ucapnya.
Sambungnya, sudah menjadi bukti nyata kalau tahanan pejabat negara di buat manipulasi sel karantina dan karantinanya di huni hanya satu orang, sedangkan untuk masyarakat bawah karantinanya di huni sepuluh orang sampai dua puluh orang.
” Kedepan nantinya hal ini harus ada perubahan, jangan lagi ada perbedaan antara masyarakat bawah dengan pejabat negara pada saat menjalani hukuman” tandasnya.
Terakhir dikatakannya, mana semboyan Kemenkumham yang berbunyi ” Zona bersih dari Korupsi dan Zona wilayah bersih melayani”, nyatanya disini kami banyak menemukan adanya Pungli dan Pemerasan di dalam tahanan rutan pakjo Palembang.
” Sungguh sangat ironisnya bila hukum di indonsia sudah di perjual belikan, keadilan hukum tidak lagi di perdulikan, maka hukum di indonesia tidak di berlakukan sama antara masyarakat bawah dengan pejabat negara, terkesan hukum berat sebelah, hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul di atas” tutupnya. (Bunyamin)
