Martapura, –Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten OKU Timur Wakimin SP.D.MM, melalui Subkoordinator sarpras disdikbud OKU Timur Edi Subandi melakukan pendampingan kepala sekolah dan operator dalam melaksanakan tahapan usulan bantuan tersebut
Edi Subandi Subkondinator Sarpras Disdikbud OKU Timur Menjelaskan pada media ini (5/02/2022) ,”Dalam memenuhi usulan-usulan itu sekolah harus melalui Beberapa tahapan usulan di antaranya adalah :
1.melaksanakan update data DAPODIK paling lambat 31 Maret 2022.
2.melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait memverifikasi kondisi gedung dan menyampaikan laporannya ke SSO.DAPODIK.
Sekolah yang tidak melaksanakan dua tahapan tersebut tidak bisa masuk menjadi nominasi penerima bantuan di aplikasi KRISNA,Jelas Edi.
Edi juga menambahkan,bahwa Pemerintah pusat akan menyalurkan bantuannya berdasarkan laporan individu sekolah , yakni melalui dapodik masing-masing sekolah, ujarnya.
Disdikbud juga menyampaikan himbauan melalui Ketua K3S SD dan Ketua Zona SMP agar sekolah yang mengalami kerusakan dan perlu bantuan rehabilitasi bangunan segera update dan upload Format ke PUPR di Dapodiknya.
Sedangkan syarat sekelah lanjut edi yang bisa menerima bantuan DAK Fisik di tahun 2023 adalah sekolah yang sudah update dapodik selama lima semestee, memiliki NPSN dan sekolah penerima bantuan dana BOS Reguler serta jumlah siswa minimal 60 siswa,Terang Edi.
Di samping itu juga kata Edi, Semua sekolah di OKU Timur yang kondisinya fisiknya sudah rusak di harafkan segera melaksanakan kordinasi ke subbidang Sarpras disdikbud OKU Timur.
Bantuan rehabilitas ini untuk semua sekolah SD maupun SMP yang ada di kabupaten OKU Timur dengan total Sekolah SD Maupun SMP di kabupaten OKU Timur sebanyak 498 Sekolah.
Adapun kata Edi, Batas akhir update dapodik adalah tanggal 31 maret 2022 seseuai SE.Sekjen Kemdikbudristek Nomor 15248/A.A1/PR.05.05/2022, lebih di jelaskan Edi.
Selain SD maupun SMP baik itu negeri maupun swasta bantuan DAK Fisik bidang pendidikan sekolah, jenjang TK pun bisa mengajukan usulannya dengan perbedaan jenjang PAUD.
Untuk Sekolah TK kreterianya adalah terkreditasi minimal B dan sekolah tersebut merupakan lembaga penerima BOP serta memiliki NPSN, Pungkas Edi.
Laporan : Adi Metro
