PALEMBANG, metrosumsel.com — Bersama Gubenur Sumatera Selatam Herman Deru, Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimbo Santoso meresmikan gedung baru kantor Otoritas Jasa Keuagan Regional 7 Sumbagsel, di jalan Jendral Sudirman, Palembang, Senin (27/07).
Gubernur Sumsel Herman Deru pada acara peresmian Gedung baru OJK menyampaikan, dirinya meminta pada OJK Sumbagsel agar dalam melakukan tugas mengatur, mengawasi dan melindungi dapat lebih optimal.
“Seperti yang telah diampaikan, OJK itu memiliki tugas , mengatur peredaran uang, mengawasi perbankan dan melindungi nasabah, tapi yang jelas dalam tugas mengawasi ini harusnya lebih dipertajam, karena begitu banyak kita lihat dipemerintahan korban-korban dari lembaga keuangan yang tidak jelas, namun orang – orang mudah percaya dan tertarik dengan proses yang lebih mudah, akhirnya mereka masuk kedalam sistem sindikat itu,” kata Herman Deru.
Orang nomor satu di Sumsel ini pun menerangkan masyarakat yang terjerat jasa keuangan tidak resmi ini biasanya berakhir dengan tragis, dari yang menjual aset hingga mengalami kebangkrutan karena terlanjur menggunakan jasa keuangan yang abal – abal.
“Jadi saya minta fungsi pengawasan ini agar lebih diperluas dan lebih ketat lagi, dan untungnya di sumsel ini tidak separah ditempat lain walaupun pada kenyataannya kasus seperti itu memang ada, terutama pada segmen perkampungan dan ibu-ibu rumah tangga yang menjadi korban,” ujarnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimbo Santoso mengatakan, sangat berharap dengan berdirinya gedung baru OJK SUMBAGSEL yang menggunakan konsep Green Building ini.
“Sangat luar biasa palembang dapat menghasilkan energi yang ramah lingkungan, Dan juga untuk daerah pagar alam telah menjadi daerah contoh di dunia untuk kawasan hijau, dan ini gedung OJK kita juga harapkan dapat terus diendhand untuk menjadi gedung premium hijau nantinya,” kata Wimbo.
Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Untung Nugroho mengungkapkan, masyarakat Sumsel masih banyak yang belum paham mengenai produk keuangan formal namun sudah menggunakannya.
“Contohnya masyarakat kita sudah ngambil kredit, padahal dia tidak pernah membaca perjanjian lisingnya sehingga timbul permasalahan yang masuk ke OJK dikarenakan terjadi perbedaan pandangan antara pihak lising ataupun bank dengan masyarakat, nah itu menandakan bahwa literasi atau pemahaman masyarakat masih kurang,” uangkap Untung, Senin ( 27/6/2022 ).
Terkait permasalahan tersebut, Untung Nugroho tetap optimis bahwa masyarakat di Sumsel mampu untuk cepat memahami segala bentuk produk keuangan formal yang ada, melalui sosialisasi dan program Limas Corner yang telah disiapkan oleh OJK.
“Untuk meningkatkan Literasi kita selalu melakukan sosialisasi, teman- teman media juga sudah banyak membantu setiap hari memasang fitur atau profil tentang jasa keuangan formal, dan OJK juga sudah menyiapkan Rumah Limas ( Rumah Literasi dan Inklusi Masyarakat Sumsel ) Corner yakni portal web guna memperoleh Literasi tentang Jasa Keuangan Formal,” katanya.
Guna meningkatkan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai produk jasa keuangan formal hingga keplosok daerah, Untung menjelaskan bahwa OJK telah membentuk TPAKD ( Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ) di seluruh Kabupaten/Kota untuk turut bekerjasama dalam meningkatkan Literasi Keuangan yang akhirnya turut meningkatkan ekonomi daerah.
“Dengan TPAKD kita membangun kesadaran dimasing-masing instansi, untuk masing-masing instansi mau bersinergi dan melakukan sosialisasi tanpa harus membuat program baru dalam meningkatkan literasi, dan untuk sampai kepelosok desa kita bekerjasama dengan Kades, Bumdes dan kantor-kantor cabang BPR kita gerakan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di desa-desa hingga keplosok,” pungkasnya.
Laporan : Maulana
