PALEMBANG — Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” digelar di Aston Palembang Hotel & Conference Center, Selasa (19/05/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai unsur pemerintah, legislatif, hingga regulator keuangan guna membahas peluang obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI sekaligus Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengatakan Sumatera Selatan menjadi provinsi ketujuh sekaligus penutup rangkaian safari serap aspirasi nasional yang sebelumnya digelar di sejumlah daerah di Indonesia.
“Karena saat ini kita sedang melakukan efisiensi, maka kegiatan dibatasi dan Sumsel menjadi daerah terakhir pelaksanaan sarasehan ini sebelum nantinya ditutup di Jakarta,” ujar Markus.
Ia menjelaskan, forum tersebut berfungsi seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghimpun berbagai masukan dari daerah terkait penguatan regulasi obligasi daerah.
Menurut Markus, hasil pembahasan dan aspirasi dari para narasumber akan dirumuskan menjadi naskah akademis yang ditargetkan selesai pada Agustus 2026 untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah dan DPR RI agar dapat masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Imade Bagus, menekankan pentingnya transparansi dalam penerbitan obligasi daerah guna membangun kepercayaan publik dan investor.
Menurutnya, investor akan tertarik berinvestasi apabila memperoleh informasi yang jelas, memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait instrumen investasi yang ditawarkan.
“Transparansi menjadi faktor utama. Informasi mengenai kondisi keuangan daerah, proyek yang dibiayai, hingga pengelolaan dana harus terbuka agar kepercayaan publik tumbuh,” jelasnya.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyambut positif pelaksanaan sarasehan nasional tersebut. Ia berharap kegiatan itu dapat membuka wawasan pemerintah daerah mengenai peluang pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah.
Menurut Herman Deru, pembangunan daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar program strategis pemerintah dapat berjalan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sarasehan berlangsung interaktif dengan pembahasan seputar regulasi, mekanisme penerbitan obligasi daerah, potensi investasi publik, hingga strategi penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Komisi I Fraksi Golkar Yudha Novanza, jajaran Forkopimda Sumsel, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, para kepala daerah se-Sumatera Selatan, sekretaris daerah, kepala Bappeda kabupaten/kota, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumsel.
